Saturday, April 05, 2003

Daulah

Majalah Syir'ah, Tahannus, April 2003
Oleh Mujtaba Hamdi

Orang mungkin bisa berkali-kali membaca sampai khatam al-Quran. Tapi, ia tak bakal menemukan kata daulah (negara) di sana. Istilah ini memang tidak ada dalam sumber pertama (al-mashdar al-awwal) ajaran Islam tersebut. Padahal, ia sangat populer di telinga kita, publik muslim. Sangatlah mudah kita temukan catatan, tulisan, buku, kitab klasik, atau sekadar ceramah, yang menyebut dan mengumandangkan daulah islamiyah, daulah khilafah, atau daulah rasulillah. Bahkan, saat mempelajari sejarah Islam, istilah ‘daulah’ seolah-olah sudah berurat-berakar: Daulah Umawiyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Fathimiyah, hingga Daulah Utsmaniyah.

Sementara itu, dalam al-Quran hanya ditemukan kata dûlah. Ini pun memiliki makna yang sama sekali lain. Sama sekali berbeda dengan istilah ‘daulah’. Kata dûlah dalam al-Hasyr (59): 7 lebih condong bermakna monopoli dalam konteks pembagian harta rampasan perang (fai). Dalam ayat tersebut dijelaskan, harta-harta rampasan hendaklah dibagi-bagikan secara adil. Ini supaya tidak hanya beredar (dûlah) di kalangan orang kaya saja.

Lantas, kapan istilah ‘daulah’ muncul dan dalam pengertian ‘negara’? Entahlah. Tapi, konon, kata ‘daulah’ dalam masyarakat Arab pada mulanya berarti beredar atau berkelilingnya sang raja di wilayah kekuasaannya. Arti ini kemudian bergeser. Pengertiannya berubah menjadi periode atau wilayah yang menunjukkan adanya tanda-tanda kekuasaan. Jika dikatakan daulat fulan, misalnya, artinya adalah ‘periode atau wilayah kekuasaan si Polan’.

Kini, kita menyaksikan, kata ‘daulah’ begitu ramai dikumandangkan. Kita pun lantas akrab dengan kata-kata ‘al-islâm dîn wa daulah’ (Islam agama sekaligus negara). Istilah daulah islamiyah (negara islam) juga menjadi sentral. Anehnya lagi, ini mengkristal sedemikian rupa seolah-olah telah menjadi bagian dari keyakinan yang tak boleh digugat. Daulah islamiyah pun menyerupai iman. Ia seakan-akan menjadi ‘pembeda’ siapa yang muslim sejati dan siapa yang setengah hati memegang Islam. Yang tidak meyakini sistem daulah islamiyah adalah yang terbaik,ia dinilai sekuler, menyeleweng, bahkan dianggap berpihak kepada musuh Islam.

Kita juga sering mendengar pendapat, daulah islamiyah merupakan sistem penataan masyarakat yang abadi, berlaku sepanjang masa. Karena, ia tidak berlandaskan kepada undang-undang buatan manusia: Undang Undang Dasar 1945, Garis Besar Haluan Negara, Pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional. Daulah islamiyah, konon, hanya memakai pijakan al-Quran dan hadis. Dan, dalam praktik-praktik ke-daulah-an (kenegaraan), ia mengambil acuan kebijakan Rasulullah yang tertuang dalam Piagam Madinah. Tak setitik pun dasar konstitusinya diambil dari hasil karya cipta manusia. Manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak. Pengetahuan manusia terbatas waktu, tapi ilmu Tuhan tidak demikian. Itulah sebabnya daulah islamiyah dipercaya betul sebagai sistem terbaik.

Tapi, benarkah konsep daulah islamiyah bukan buatan manusia? Bisa jadi, orang akan tegas menjawab ‘tidak’. Sebab, seperti tadi dikatakan, daulah islamiyah dibangun atas dasar syariat Allah yang Mahatahu segala persoalan. Tapi, percaya atau tidak, konsep ‘daulah’ sendiri lahir di atas sejarah Barat yang dinilai ‘sekuler’ itu. Istilah ‘daulah’ adalah padanan dari istilah ‘state’ yang baru muncul di Abad Modern, yakni sekitar abad 18. Malah, kata sejumlah ahli, perdebatan di sekitar ‘daulah’ pun muncul sebagai reaksi atas lahirnya konsep negara modern Barat. Istilah ‘al-islam din wa daulah’ merupakan respon atas sebuah perubahan besar (revolusi) Abad Modern tersebut. Yaitu, ketika tuntutan pemisahan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik, yang dikenal dengan sebutan sekulerisme, meledak.

Kalau begitu, jika mau terus terang, kita pun bisa mengatakan, konsep daulah islamiyah adalah konsep impor, bukan murni lahir dari ajaran Islam. Setidaknya, ia sudah merupakan campuran. Kalau saja di Barat tidak ada revolusi sosial-politik tersebut, sulit dibayangkan kita bisa mengenal konsep ‘daulah’, dan mungkin sekarang kita tidak mendengar kata-kata daulah islamiyah.

Demikian pula, praktik-praktik Rasulullah di Madinah, yang sering dijadikan rujukan daulah islamiyah, sebenarnya tidak unik. Jika kita lihat sejarah, tatanan politik semacam itu sudah sejak dulu dipikirkan ahli politik Yunani. Di Yunani, ratusan tahun sebelum Masehi, sudah dikenal tatanan ‘polis’, sebuah tata masyarakat berperadaban. Jenis-jenis hukuman pidana yang diterapkan masyarakat Madinah pun sudah dikenal dalam tradisi lain. Hukuman potong tangan, misalnya, sudah ada dalam peradaban Mesir kuno sebelum Masehi. Hukum ‘al-‘aynu bil-‘ayni wal-anfu bil-anfi’ (mata dibalas mata, hidung dibalas hidung) sudah ada dalam Kode Hammurabi, Hukum Athena, Hukum Romawi, bahkan Perjanjian Lama.

Selain itu, kadang-kadang semboyan daulah islamiyah membuat kita buta sejarah. Masa Khulafa al-Rasyidin kita yakini tanpa cacat, sempurna, lolos dari berbagai kekurangan. Padahal, istilah khalifah sendiri tak lepas dari perdebatan. Baru kemudian saja istilah khalifah memiliki arti ‘pengganti Nabi’ yang mewarisi dua otoritas: otoritas religius dan otoritas politik. Pada mulanya, khalifah hanya dimaksudkan sebagai ‘orang yang datang setelah Nabi’ (bukan ‘pengganti’), sebab ‘jabatan’ Nabi tidak bisa diwariskan. Lagi pula, keempat khalifah itu pun dipilih dengan cara berbeda satu sama lain. Tidak ada pola yang sistemik. Di samping itu, hanya Abu Bakar saja yang turun tahta tanpa tetesan darah. Ketiga khalifah lain lengser terbunuh. Kita pun tidak menutup mata, perang saudara pada masa itu juga gencar.

Kita membuka mata terhadap fakta-fakta ini bukan berarti kita merendahkan sejarah Islam. Bukan pula berarti kita mengingkari adanya praktik-praktik modern di zaman Nabi. Kita percaya, apa yang terapkan Nabi dan Sahabat adalah baik adanya. Ada struktur politik: mu’âwin (semacam menteri), wali (gubernur), qâdhi (hakim), jaisy (tentara); ada pula bayt al-mâl; semua merupakan praktik ‘daulah’ dalam pengertian modern. Tapi, semua itu bukan tak bisa berubah layaknya ayat-ayat al-Quran. Semua itu terkait dengan tuntutan situasi masyarakat. Dulu, boleh saja kita tidak mengenal semacam government watch karena Nabi dipandang bisa berbuat adil tanpa harus diawasi. Sekarang? Tak ada jaminan keadilan tanpa kontrol dan pengawasan. *